Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.
Berlandaskan harapan ideal tersebut maka perlu dikembangkan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang mencakup aspek regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang mumpuni, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penanganan permasalahan hukum yang mengedepankan azas keadilan.
Menyangkut kelembagaan yang lebih baik, maka diperlukan adanya lembaga yang memiliki kewenangan dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan perubahan.
Selaras dengan itu sebagai bagian dari masyarakat global, maka keberadaan lembaga tersebut akan mensejajarkan Indonesia di kancah Internasional, selayaknya lembaga-lembaga serupa yang sudah ada di sejumlah negara seperti Office of Federal Procurement Policy (OFPP) di Amerika Serikat, Office of Government Commerce (OGC) di Inggris, Government Procurement Policy Board (GPPB) di Filipina, Public Procurement Policy Office (PPPO) di Polandia, dan Public Procurement Service (PPS) di Korea Selatan.
Maka dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan YME, pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.
Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Di samping melaksanakan program sesuai visi-misi, tujuan dan sasaran strategis, LKPP juga bertanggungjawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional seperti diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan prioritas di bidang aparatur pemerintahan yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pengumuman Rekrutmmen Non PNS Staf Pendukung TU Inspektorat
Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan, Inspektorat LKPP membutuhkan satu orang Staf Pendukung Tata Usaha Inspektorat dengan kualifikasi sebagai berikut,
- Pria/Wanita;
- Usia Maksimal 28 Tahun;
- Pendidikan Minimal S1 Segala Jurusan;
- IPK. Min. 3.00;
- Menguasai Ms. Office dan Internet;
- Memiliki integritas dan motivasi kerja yang tinggi;
- Memiliki keinginan untuk mengembangkan diri;
- Mampu berkomunikasi dengan baik;dan
- Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim.
Uraian Ringkas Pekerjaan :
- Melakukan administrasi keuangan inspektorat;
- Melakukan administrasi rumah tangga dan perlengkapan inspektorat;
- Melakukan administrasi kepegawaian inspektorat.
Tata Cara Pengiriman Dokumen Lamaran:
1. Mengisi form data pelamar pada
https://pp-2016abcd.typeform.com/to/BLNTdM
paling lambat tanggal 11 Agustus 2016, Pukul 16:00 WIB;
2. Menyiapkan dokumen yang wajib dibawa pada saat wawancara,
- a) Surat Lamaran ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Inspektorat
- b) Curriculum Vitae
- c) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
- d) Foto (3x4 berwarna)
- e) Salinan Ijasah yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
- f) Salinan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
- g) Sertifikat yang relevan dengan lamaran yang diajukan
3. Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan yang akan dihubungi untuk proses lebih lanjut.
Posting Komentar untuk "Lowongan Kerja Rekrutmmen Non PNS Staf Pendukung TU Inspektorat LKPP Agustus 2016"