Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Di samping melaksanakan program sesuai visi-misi, tujuan dan sasaran strategis, LKPP juga bertanggungjawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional seperti diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan prioritas di bidang aparatur pemerintahan yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pengumuman Rekrutmen Tenaga Tidak Tetap (Non PNS) Sekretaris Dit. PPH
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum, kami membuka lowongan untuk tenaga pendukung operasional perkantoran (Non PNS) sebagai berikut,
Sekretaris Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum (satu orang)
Kualifikasi
- Wanita
- Usia Min. 22 Tahun Maks. 30 Tahun
- Fresh Graduate/ Pengalaman Min. 1 Tahun
- Minimal D3 (diutamakan lulusan Akademi Sekretaris)
- IPK. Min. 2.75
- Menguasai Ms. Office (Ms. Word, Ms. Excel, Ms. Power Point)
- Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim
- Tidak pernah terlibat Narkoba dan pelanggaran hukum lainnya
Uraian Ringkas Pekerjaan
- Mendukung pelaksanaan kegiatan pada unit kerja;
- Melaksanakan pengelolaan administrasi pada setiap kegiatan/aktivitas pada unit kerja
Tata Cara Pengiriman Dokumen Lamaran:
- Mengisi form data pelamar pada https://pp-2016abcd.typeform.com/to/EGxgAr paling lambat tanggal 7 Oktober 2016, Pukul 16:00 WIB;
- Menyiapkan dokumen yang wajib dibawa pada saat wawancara,
- Surat Lamaran ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Biro Umum dan Keuangan
- Curriculum Vitae
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
- Foto (3x4 berwarna)
- Salinan Ijasah yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
- Salinan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
- Sertifikat yang relevan dengan lamaran yang diajukan
3. Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan yang akan dihubungi untuk proses lebih lanjut
Posting Komentar untuk "Lowongan Kerja Fresh Graduate Sekretaris Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Oktober 2016"