Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebuah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah. adapun Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berawal dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik sebagai unit kerja eselon II. Lembaga ini dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini memiliki tugas dalam menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan memiliki semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan mengemuka harapan suapaya proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.
Berikut ini Rekrutmen Staf Pendukung Biro Umum dan Keuangan LKPP Tahun 2020 :
Berikut ini Rekrutmen Staf Pendukung Biro Umum dan Keuangan LKPP Tahun 2020 :
Staf Pendukung Kode lamaran: SP-2020
Uraian Tugas:- Mengelola secara keseluruhan data dukungan penegakan hukum dalam bentuk soft file dan hard file
- Melakukan pengarsipan dan dokumentasi
- Membuat penyusunan laporan data
- Membuat laporan kegiatan
- Membuat draf surat tanggapan
- Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait
- Membantu kelancaran tugas-tugas yang berkenan dengan masalah teknis dalam pelayanan direktorat
- Membantu penyusunan laporan akhir tahun dan
- Penugasan lain dari atasan
- Kebutuhan 1 orang
- Berintegritas tinggi
- Warga Negara Indonesia
- Sehat jasmani dan rohani
- Pendidikan minimal S1 jurusan Hukum
- Dengan IPK minimal 2.75
- Nilai Akreditasi jurusan/program studu minimal B yang diakui oleh Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT)
- Mahir menggunakan Ms. Office
- Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan
- Mampu bekerjasama di dalam tim
- Memiliki kemapuan dalam pemecahan masalah
- Tidak pernah terlibat narkoba (melampirkan surat pernyataan)
Sebelum mengisi, mohon untuk dapat mempersiapkan scan dan/atau softfile dokumen dalam bentuk PDF (maksimal 10 MB) antara lain:
1. Scan KTP
2. Scan Ijazah dan Transkrip Nilai
3. Bukti program studi
4. Scan dokumen pengalaman kerja
5. CV (yang terdapat foto diri terbaru)
6. Surat lamaran yang ditujukan kepada PEJABAT PENGADAAN PADA DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM (cantumkan " Nama Lengkap- Kode Lamaran" di pojok kanan atas surat lamaran. Contoh: Dodi Mulyanto - SP 2020)
Rekrutmen ini tidak dikenakan biaya apapun Hanya pelamar yang memenuhi syarat yang akan diproses.
1. Scan KTP
2. Scan Ijazah dan Transkrip Nilai
3. Bukti program studi
4. Scan dokumen pengalaman kerja
5. CV (yang terdapat foto diri terbaru)
6. Surat lamaran yang ditujukan kepada PEJABAT PENGADAAN PADA DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM (cantumkan " Nama Lengkap- Kode Lamaran" di pojok kanan atas surat lamaran. Contoh: Dodi Mulyanto - SP 2020)
Rekrutmen ini tidak dikenakan biaya apapun Hanya pelamar yang memenuhi syarat yang akan diproses.
Posting Komentar untuk "Lowongan Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2020"