Lowongan Kerja Rekrutmen Pegawai Non PNS Dit. Pelatihan Kompetensi LKPP Juni 2016

Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber: http://www.lkpp.go.id

Berlandaskan harapan ideal tersebut maka perlu dikembangkan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang mencakup aspek regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang mumpuni, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penanganan permasalahan hukum yang mengedepankan azas keadilan.

Menyangkut kelembagaan yang lebih baik, maka diperlukan adanya lembaga yang memiliki kewenangan dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan perubahan.

Selaras dengan itu sebagai bagian dari masyarakat global, maka keberadaan lembaga tersebut akan mensejajarkan Indonesia di kancah Internasional, selayaknya lembaga-lembaga serupa yang sudah ada di sejumlah negara seperti Office of Federal Procurement Policy (OFPP) di Amerika Serikat, Office of Government Commerce (OGC) di Inggris, Government Procurement Policy Board (GPPB) di Filipina, Public Procurement Policy Office (PPPO) di Polandia, dan Public Procurement Service (PPS) di Korea Selatan.  

Maka dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan YME, pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.

Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Di samping melaksanakan program sesuai visi-misi, tujuan dan sasaran strategis, LKPP juga bertanggungjawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional seperti diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan prioritas di bidang aparatur pemerintahan yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengumuman Rekrutmen Pegawai Non PNS Dit. Pelatihan Kompetensi

Sehubungan dengan adanya kebutuhan Pegawai Non-PNS di Direktorat Pelatihan Kompetensi LKPP, dengan ini kami sampaikan informasi Rekrutmen Pegawai Non-PNS Direktorat, sebagai berikut: 

Ruang Lingkup Pekerjaan :

1. Melakukan administrasi umum kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan pelatihan PBJ yang dilaksanakan oleh Direktorat. Secara lebih rinci uraian tugas dari Tenaga Administrasi Pelatihan PBJ meliputi:
2. Mengumpulkan dan mempelajari pedoman dan peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan direktorat.
3. Mempersiapkan dan mendokumentasikan hal-hal yang terkait kesekretariatan yang dibutuhkan dalam kegiatan.
4. Melaporkan dukungan kesekretariatan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan berupa laporan pelaksanaan pelatihan.
5. Melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait
6. Melakukan pengelolaan pelaksanaan pelatihan, mengatur jadwal pelatihan.
7. Melakukan pengolahan data mengenai pelaksanaan kegiatan
8. Mempelajari dan menyelesaikan disposisi atasan
9. Menyusun konsep surat dan konsep telaah staf
10. Mengumpulkan dan menyusun bahan rapat atasan
11. Menyusun laporan hasil rapat (notulensi) atasan maupun yang mewakili atasan

Kualifikasi :

1. Pria/ Wanita
2. Pendidikan minimal S1 jurusan Pendidikan/Manajemen;
3. Fresh Graduate/ Pengalaman Min. 1 Tahun (Diutamakan)
4. Usia Min. 20 Th. Maks. 28 Tahun
5. IPK. Min. 2.75
6. Menguasai Ms. Office
7. Memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan administrasi;
8. Menyukai dunia pendidikan orang dewasa;
9. Diutamakan pernah mengelola kelas atau mengajar
10. Komunikatif dan mampu bekerja dalam kelompok
11. Memiliki kemauan untuk belajar dan bekerja sesuai target
12. Tidak pernah terlibat Narkoba dan pelanggaran hukum lainnya

Tata Cara Melamar Pekerjaan :

Mengisi Formulir Pendaftaran Secara Online melalui link berikut ini:

https://materipelatihanlkpp.typeform.com/to/xeXrRH

Mengirimkan Dokumen Pendukung :

a. Dokumen pendukung yang harus dilengkapi :

1. Surat Lamaran, ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Pelatihan Kompetensi LKPP;
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
4. Salinan Ijasah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang
5. Salinan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
6. Foto (3x4 berwarna)
7. Sertifikat yang relevan dengan lamaran yang diajukan :

b. Tata cara pengiriman dokumen pendukung :

1. Dikirim melalui email : materipelatihan.lkpp@gmail.com dengan subject menuliskan nama lengkap sesuai dengan data yang diisi melalui pendaftaran online. Contoh Subject : Dwi Kartika
2. Pengisian formulir secara online dan penyampaian dokumen pendukung dikirim paling lambat tanggal 8 Juni pukul 16.00 WIB.

c. Mengikuti Seleksi, dengan tahapan:

1. Seleksi Administrasi
2. Wawancara User 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi website resmi LKPP.

Berbagi :