Beranda / CPNS / EXPERIENCE / FRESH GRADUATED / S1

Seleksi Penerimaan CPNS MAHKAMAH AGUNG RI Tahun 2017 (Registrasi 1 -26 Agustus 2017)

Oleh Imron Pane Posting Komentar
SELEKSI PENERIMAAN CALON HAKIM DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2017
Seleksi Penerimaan CPNS MAHKAMAH AGUNG RI Tahun 2017 (Registrasi 1 -26 Agustus 2017)
Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2017 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Hakim yang akan ditugaskan pada tiga lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung di seluruh Indonesia, melalui penerimaan Calon Hakim dengan ketentuan sebagai berikut:

I. NAMA JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH FORMASI
Seleksi Penerimaan CPNS MAHKAMAH AGUNG RI Tahun 2017 (Registrasi 1 -26 Agustus 2017)
Seleksi Penerimaan CPNS MAHKAMAH AGUNG RI Tahun 2017 (Registrasi 1 -26 Agustus 2017)
II. RENCANA PENEMPATAN
Para pelamar Calon Hakim Mahkamah Agung yang dinyatakan lolos seleksi penerimaan Calon Hakim akan ditempatkan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Republik Indonesia.

III. KETENTUAN UMUM
  • a. Proses Seleksi Penerimaan Calon Hakim Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 terbuka untuk semua Warga Negara Indonesia.
  • b. Bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi
  • c. Seluruh tahapan proses seleksi tidak dipungut biaya apapun
  • d. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
  • e. Apabila dalam pendidikan Calon Hakim dinyatakan tidak lulus maka status sebagai PNS dinyatakan gugur
  • f. Bila ada hal-hal yang kurang jelas, pelamar dapat menghubungi call center Seleksi Calon Hakim Mahkamah Agung pada nomor 082110891729 atau melalui menu helpdesk pada SSCN BKN
IV. PERSYARATAN
IV.1 Persyaratan Pelamar Formasi Umum
  • a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • b. Sehat jasmani dan rohani
  • c. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
  • d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri.
  • e. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota TNI/Polri.
  • f Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal B/Sangat Baik dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, jika akreditasi tidak tertulis di dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas.
  • g. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) skala 4,00 (empat koma no), dibuktikan dengan Fotokopi ijazah dan transkrip nilai, dilegalisir sekurang-kurangnya oleh Dekan atau yang sederajat.
  • h. Usia minimal 22 (dua puluh dua) tahun dan maksimal 32 (tiga puluh dua) tahun per tanggal 1 Desember 2017
IV.2 Persyaratan Pelamar Formasi Cumlaude
  • a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • b. Sehat jasmani dan rohani;
  • c. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
  • d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/POLRI;
  • e. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota TNI/POLRI Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Negeri atau swasta yang terakreditasi A/Unggul dengan program studi yang terakreditasi A/Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, jika akreditasi tidak tertulis di dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas
  • g. Lulusan terbaik (cumlaudeldengan pujian) dibuktikan dengan Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai dilegalisir sekurang-kurangnya oleh Dekan atau yang sederajat
  • h. Usia minimal 22 (dua puluh dua) tahun dan maksimal 32 (tiga puluh dua) tahun per tanggal 1 Desember 2017
IV.3 Persyaratan Pelamar Formasi Khusus Papua dan Papua Barat
  • a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada
  • Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • b. Sehat jasmani dan rohani
  • c. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
  • d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/POLRI.
  • e. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS/Anggota TNI/POLRI.
  • f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal B/Sangat Baik dari Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, jika akreditasi tidak tertulis di dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas.
  • g. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima skala 4,00 (empat koma nol), dibuktikan dengan Fotokopi ijazah dan transkrip, dilegalisir sekurang-kurangnya oleh Dekan atau yang sederajat
  • h. Persyaratan pelamar formasi khusus Papua dan Papua Barat (sesuai dengan Permenpan Nomor 20 Tahun 2017 huruf Cangka 3.b
  1. Menamatkan pendidikan Sekolah Dasar atau yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat di wilayah Papua dan Papua Barat, dibuktikan dengan Fotokopi ijazah yang dilegalisir atau
  2. Garis keturunan orang tua (bapak) asli Papua dan Papua Barat, dibuktikan dengan Surat Akta Kelahiran pelamar, Fotokopi KTP bapak (ayah kandung) dan surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan/desa (formulir terlampir) 
  • i. Usia minimal 22 (dua puluh dua) tahun dan maksimal 32 (tiga puluh dua) tahun per tanggal 1 Desember 2017
IV.4 Persyaratan Khusus Pelamar Formasi Calon Hakim Peradilan Agama
  • a. Wajib dapat membaca dan memahami kitab kuning;
  • b. Apabila dinyatakan tidak mampu sebagaimana poin a maka yang bersangkutan dinyatakan gugur,
  • c. Beragama Islam
V. TATA CARA PENDAFTARAN
  • a. Melakukan registrasi online melalui situs https://sscn.bkn.go.id mulai hari Selasa,1 Agustus 2017 dan ditutup pada hari Sabtu 26 Agustus 2017 dengan mengisi form yang telah disediakan menggunakan data kependudukan yang valid (harap mencatat dan menyimpan dengan baik user name dan password pada saat registrasi).
  • b. Metode Ujian Calon Hakim Tahun Anggaran 2017 akan menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT). Ujian CAT dilaksanakan di 30 (tiga puluh) lokasi, pelamar dapat memilih lokasi ujian terdekat.
Adapun lokasi ujian Computer Assisted Test (CAT)dimaksud adalah sebagai berikut:
  1. BKN Pusat di Jakarta
  2. Kanreg BKN Yogyakarta
  3. Kanreg BKN II Surabaya
  4. Kanreg BKN III Bandung
  5. Kanreg BKN IV Makassar
  6. Kanreg BKN VI Medan
  7. Kanreg BKN VII Palembang
  8. Kanreg BKN VIII Banjarmasin
  9. Kanreg BKN IX Papua
  10. Kanreg BKN X Denpasar
  11. Kanreg BKN XI Manado
  12. Kanreg BKN XII Pekanbaru
  13. Kanreg BKN Xll Aceh
  14. UPT BKN Padang
  15. UPT BKN Jambi
  16. UPT BKN Kendari
  17. UPT BKN Mataram
  18. UPT BKN Serang
  19. UPT BKN Gorontalo
  20. UPT BKN Semarang
  21. PT/PTA Nusa Tenggara Timur
  22. PT/PTA Kalimantan Timur
  23. PT/PTA Kalimantan Barat
  24. PT/PTA Kalimantan Tengah
  25. PT/PTA Bangka Belitung
  26. PT/PTA Maluku Utara
  27. PT/PTA Sulawesi Tengah
  28. PT/PTA Lampung
  29. PT/PTA Maluku
  30. PTPTA Bengkulu
  • c. Setelah melakukan registrasi online dan mendapatkan Kartu Pendaftaran Registrasi Online, pelamar harus menyampaikan surat lamaran tertulis dengan melampirkan:
  1. Dokumen (print out) Kartu Pendaftaran Registrasi Online:
  2. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani di atas meterai Rp 6.000,-yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI. Tanggal surat lamaran disesuaikan dengan tanggalpada saat melakukan registrasi online pada SSCN BKN yaitu di antara tanggal 1 s.d. 26 Agustus 2017;
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
  4. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  5. Untuk Formasi Pelamar Umum dan Formasi Pelamar Papua dan Papua Barat, Surat Keterangan/bukti lain yang menunjukkan program studi pelamar terakreditasi minimal B/Sangat Baik, dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, jika akreditasi tidak tertulis di dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas;
  6. Untuk Formasi Pelamar Cumlaude, Surat Keterangan/bukti lain yang menunjukkan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi AlUnggul dengan program studi yang terakreditasi AlUnggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, jika akreditasi tidak tertulis di dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas
  7. Pas foto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 lembar (latar belakang warna merah), dengan menuliskan nomor registrasi online dan nama pelamar di belakang foto tersebut. Berkas-berkas tersebut dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dan disudut kanan atas ditempel potongan nomor pendaftaran registrasi online. Selanjutnya dikirimkan kepada Panitia Seleksi Penerimaan Calon Hakim Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 melalui POS dengan PO BOX 2700 Jakarta 10027 paling lambat tanggal 26 Agustus 2017 Cap Pos dan selambatlambatnya diterima tanggal 31 Agustus 2017
  • d. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs https://sscn.bkn.go.id
VI. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI
VI. 1 TAHAPAN SELEKSI
Seleksi penerimaan Calon Hakim Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
  • a. Seleksi Administrasi
  • b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Computer Assisted Test (CAT
  1. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi berhak untuk mengikuti SKD sesuai dengan lokasi tes yang dipilih;
  2. Peserta yang lulus SKD sebanyak 3 (tiga) kali jumlah formasi selanjutnya berhak mengikuti SKB
  3. Standar kelulusan SKD dan SKB diatur dengan peraturan Menteri PAN dan RB
  • c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), terdiri dari
  1. Tes materi bidang hukum menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 50%
  2. Psikotes dengan bobot 25
  3. Wawancara dengan bobot 25%;
  4. Khusus pelamar Calon Hakim Peradilan Agama ditambah materi Membaca dan Memahami Kitab Kuning
  • d. Integrasi Nilai SKD dan SKB
Nilai SKD dan SKB diintegrasikan berdasarkan Permenpan Nomor 20 Tahun 2017;
  • e. Pengumuman hasil Seleksi Akhir:
  1. Hasil seleksi akhir merupakan nilai kumulatif dari nilai SKD dan SKB;
  2. Peserta dengan rangking tertinggi sesuai jumlah formasi dinyatakan lulus seleksi Calon Hakim dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Panitia Seleksi, hasil keputusan tidak dapat diganggu gugat.
VI.2 JADWAL SELEKSI
Seleksi Penerimaan CPNS MAHKAMAH AGUNG RI Tahun 2017 (Registrasi 1 -26 Agustus 2017)

VII. PERSYARATAN REGISTRASI ULANG BAGI YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI CALON HAKIM
1. Pelaksanaan Registrasi ulang dilakukan mulai tanggal 1 November 2017 dan selambat-lambatnya diterima pada tanggal 15 November 2017
2. Syarat Pemberkasan:
  • a) Fotokopi kartu tanda peserta ujian;
  • b) Membuat Surat Lamaran yang ditujukan Kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI dengan dibubuhi meterai Rp.6000,- ditulis tangan dengan tinta hitam pada kertas dobel folio bergaris dengan mencantumkan jabatan yang dilamar;
  • c) Fotokopi KTP yang masih berlaku;
  • d) Mengisi Daftar Riwayat Hidup beserta surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI bermeterai Rp.6000,- sesuai dengan format yang telah disediakan dan ditempel foto,
  • e) Fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai dilegalisir oleh RektorDirekturKetua/Dekan Fakultas Kepala Sekolah/Kanwil Dikbud setempat Asli dan Fotokopi legalisir surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku;
  • g) Asli dan Fotokopi legalisir surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku
  • h) Asli dan Fotokopi legalisir Surat Tanda Pencari Kerja dari Kementerian Ketenagakeriaan yang masih berlaku Asli dan Fotokopi legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
  • i. Pas foto terakhir ukuran 3 cm x 4 cm latar belakang warna merah sebanyak 8 lembar (ditulis nama dan formasi jabatan
3. Tata Cara Penyusunan Berkas
A. Pada MAP pertama terdiri dari
  • a) Fotokopi kartu tanda peserta ujian,
  • b) Pas foto berwarna ukuran 3 cm x4 cm latar belakang merah sebanyak 8 lembar (ditulis nama dan formasi jabatan)
  • c) Fotokopi ijazah terakhir dan Transkrip Nilai dilegalisir oleh RektorDirektur/Ketua/Dekan
  • Fakultas/Kepala Sekolah/Kanwil Dikbud setempat sebanyak 1 rangkap;
  • d) Daftar Riwayat Hidup, beserta Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah
  • NKRI sebanyak 1 rangkap;
  • e) Asli surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih
  • berlaku sebanyak 1 rangkap;
  • f. Asli surat Keterangan Bebas NarkobalNAPPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku sebanyak 1 rangkap,
  • g) Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku sebanyak 1 rangkap;
  • h) Asli Surat Tanda Pencari Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan yang masih berlaku sebanyak 1 rangkap; MAP ditulis identitas berupa nomor peserta, nama, formasi jabatan, tempat lahir (tempat lahir harus setingkat Kabupaten/Kota), dan alamat rumah serta Kode Pos dengan mencantumkan nomor telepon, email dan nomor handphone yang mudah dihubungilyang masih aktif
B. Pada MAP kedua terdiri dari
  • a) Surat Lamaran yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI dengan dibubuhi meterai Rp 6000,- ditulis tangan dengan tinta hitam pada kertas dobel folio bergaris dengan mencantumkan jabatan yang dilamar sebanyak 2 rangkap;
  • b) Fotokopi Ijazah dari SD s.d. Terakhir dan Transkrip Nilai dilegalisir oleh Rektor Direktur/KetualDekan Fakultas/Kepala Sekolah/Kanwil Dikbud setempat sebanyak 1 rangkap
  • c) Daftar Riwayat Hidup, beserta Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI sebanyak 1 rangkap;
  • d) Fotocopy legalisir surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku sebanyak 1 rangkap;
  • e Fotocopy legalisir surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku sebanyak 1 rangkap;
  • Fotokopi legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku sebanyak 1 rangkap;
  • g) Fotokopi legalisir Surat Tanda Pencari Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan yang masih berlaku sebanyak 1 rangkap;
  • h) MAP ditulis identitas berupa nomor peserta, nama, formasi jabatan, tempat lahir (tempat lahir harus setingkat Kabupaten/Kota), dan Alamat rumah serta Kode Pos dengan mencantumkan nomor telepon, email dan handphone yang mudah dihubungilyang masih aktif
C. WARNA MAP:
  1. Untuk Peradilan Umum map berwarna merah;
  2. Untuk Peradilan Agama map berwarna hijau;
  3. Untuk Peradilan TUN map berwarna kuning
  4. Berkas dimaksud ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI c.q. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dikirim melalui pos dengan PO Box 2700 Jakarta 10027 selambat-lambatnya diterima pada tanggal 10 November 2017
VIII. LAIN-LAIN
  1. Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Mahkamah Agung RI atau Panitia.
  2. Pelamar dilarang melayani tawaranljanji untuk penerimaan sebagai Calon Hakim Mahkamah Agung dari pihak manapun
  3. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi namun sampai dengan batas waktu yang tidak melengkapi berkas persyaratan, maka dianggap mengundurkan diri.
  4. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi tetapi mengundurkan diri, maka diwajibkan
  5. membuat Surat Pernyataan Mengundurkan diri bermaterai Rp6000,-.
  6. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Penerimaan Calon Hakim Mahkamah Agung RI 2017 hanya dapat dilihat dalam situs https://www.mahkamahagung.go.id, http://badilum.mahkamahagung.go.id, http://badilag mahkamahagung.go.id, http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, dan disarankan untuk terus memantau situs dimaksud.

JADWAL PENDAFTARAN ONLINE MAHKAMAH AGUNG RI

1 Agustus 2017 s.d. 26 Agustus 2017 (ditutup pukul 23:59 WIB)

Posting Komentar untuk "Seleksi Penerimaan CPNS MAHKAMAH AGUNG RI Tahun 2017 (Registrasi 1 -26 Agustus 2017)"